banner.jpg

Ledakan Penduduk dan Permasalahannya

Oleh : Susianah Affandy
Pengurus Pimpinan Pusat Muslimat NU

Masalah ledakan penduduk bukan hal baru. Masalah ini mulai mengemuka bahkan sejak 1798 ketika Malthus mengemukakan tesisnya tentang hubungan ketersediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk. Secara sederhana teori Malthus yang populer dalam studi kependudukan mengurai bahwa laju pertumbuhan penduduk berjalan sangat pesat, melampaui daya dukung dan daya tampung yang disediakan alam sekitarnya. Kekwatiran akan ledakan penduduk ini juga dicemaskan oleh para fisofof seperti Confucius, Plato, Aristoteles maupun Kalden. Dalam kondisi ketidak keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung itulah baik menurut Malthus (1798) maupun ahli kependudukan lainnya seperti L Jhon Graunt dan William Path, ledakan penduduk akan membawa dampak langsung pada tragedi kekeringan, kelaparan serta rendahnya kualitas hidup.

Soal Mobilitas Penduduk

Dalam konteks ke-Indonesiaan, masalah ledakan penduduk mulai terasa di akhir tahun 1960-an. Data statistik dari sensus ke sensus membuktikan bahwa sampai kini kita harus ”jujur” belum berhasil melampaui masalah ledakan penduduk. Sensus tahun 1971 menyebut jumlah penduduk Indonesia 119,2 juta. Dua puluh tahun kemudian jumlah ini merangkak naik menjadi 179,4 juta (sensus 1990). Prediksi awal penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 234,2 juta jiwa. Hasil sensus tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, lebih besar 3,4 juta dari proyeksi.

Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah soal sebarannya. Jika dilihat dari luas Pulau Jawa, tidaklah seimbang jika sebanyak 58,8% penduduk berdiam di atasnya. Di pulau Sumatra berdiam sekitar 21%. Jadi jika dikalkulasikan penduduk Indonesia yang mendiami pulau Jawa (termasuk Madura) dan pulau Sumatra sebanyak 79,8 %. Padahal dua pulau ini hanya berluaskan 30% dari keseluruhan luas Indonesia.

Pemerintah Indonesia di semua rezim secara spontan akan melihat masalah ini dengan cara pandang ”mobilitas” penduduk sebagai satu-satunya jalan keluar. Mobilitas yang paling digemari adalah transmigrasi yakni berpindahnya penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia. Program ini tidak akan menimbulkan masalah dan bahaya latent jika sistem dan pelaksanannya tidak mekanistik.

Kita bisa melihat dan mengevaluasi serba-serbi persoalan ”latent” sebagai dampak kebijakan transmigrasi. Transmigrasi besar-besaran ke luar pulau Jawa dalam jangka waktu yang lama melahirkan konflik horisontal di masyarakat. Benturan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal telah melahirkan kebencian berwajah ”sara”. Penduduk lokal yang mendiami tanah adat dengan beragam kearifan lokal seringkali dilupakan sebagai makhluk yang berdaulat. Kedatangan para transmigran di daerah baru tidak semata menambah jumlah penduduk di lahan kosong. Para transmigran ini datang tidak sekedar membawa ”badan”, namun juga membawa seperangkat nilai, budaya dan ideologi dari tempat asalnya.

Sistem transmigrasi yang awalnya bertujuan untuk pemerataan penduduk akhirnya mencipta struktur sosial yang timpang. Para pendatang yang menempati lahan terpisah dengan penduduk lokal akhirnya tak hanya mencipta jarak sosial, namun juga membentuk sistem dan struktur sosial yang terpisah di antara keduanya. Bahkan penerapan UU no 5/1979 secara massif menempatkan penduduk lokal yang selama berabad-abad menjalani hidup dengan ketetapan hukum adat, dipaksa oleh sistem negara berubah haluan dengan sistem pemerintahan desa seperti yang dibuat oleh masyarakat di pulau Jawa. Jawa menjadi barometer perubahan meski adat dan budayanya tidak sesuai diterapkan di pulau lain. Bahkan kepala daerah pun juga (di masa orde baru) harus mengikuti ”settingan” Jawa yang militer. Maka harusnya pemerintah tak terkaget-kaget ketika peneliti asing mempertanyakan mengapa budaya dan kesenian Jawa ada di tanah Papua. Apakah ini yang dinamakan transmigrasi, memindahkan Jawa (budaya dan struktur sosialnya) ke pulau lain?

Soal Kualitas Hidup

Seperti ramalan Malthus (1798), masalah ledakan penduduk membawa dampak pada rendahnya kualitas hidup manusia. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 setelah Cina, India dan Amerika Serikat, Indonesia berbeda dengan Cina yang pembangunan ekonominya melesat. Ledakan penduduk di Indonesia melahirkan persoalan-persoalan yang kait-mengkait mulai dari soal kemiskinan oleh sebab pendeknya usia sekolah, rendahnya mutu pendidikan sampai persoalan tenaga kerja, kesehatan dan ancaman kelaparan.

Soal tenaga kerja, kebijakan pemerintah yang termuat dalam moratorium penghentian pengiriman TKI/TKW ke luar negeri tidak serta merta menyelesaikan hubungan diplomasi dengan negara penerima TKI/TKW. Pengangguran kian menumpuk, sedangkan pemerintah tak bergeming menyaksikan rakyatnya memperoleh upah kerja yang minim dan perlakuan yang tidak manusiawi.  Di dalam negeri sendiri lapangan pekerjaan sangatlah langka.

Selain persoalan tenaga kerja, kini kita juga mengalami persoalan struktur penduduk. Kita tak lagi berkutat pada soal angka kelahiran dan angka kematian, namun ledakan penduduk Indonesia mnembawa dampak yang signifikan pada ledakan penduduk usia lanjut. Seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, hampir di setiap negara kelompok usia 60 tahun keatas meningkat tajam. Laporan PBB (2011), pada tahun 2010 dari 6,9 miliar jiwa di dunia diantaranya ada 759 juta (11%) berusia di atas 60 tahun dengan 105 juta (1,5) berusia di atas 80 tahun.

Ledakan usia lanjut tentu membawa implikasi jika tidak disikapi dengan bijak akan membebani bagi usia produktif. Jika secara kuantitatif kelompok usia ini melonjak, mereka membutuhkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang nyaman, asuransi kesehatan dan tentu perubahan paradigma dari yang awalnya ”tidak produktif” menjadi kelompok yang aktif, mandiri dan produktif.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, proyeksi apapun terhadap pencapaian tujuan pembangunan dalam pandangan penulis takkan membawa dampak yang signifikan jika tidak memperhatikan faktor kependudukan di Indonesia. Meski angka kemiskinan menurun, toh kenyatannya kualitas hidup masyarakat Indonesia masih rendah. Capaian pembangunan manusia (Human Development Indeks) tahun 2011 yang menempatkan Indonesia di rangking ke 124 dari 187 harusnya membuat kita merefleksi ulang. Padahal di tahun 2007 negara Indonesia berada di rangking 107, artinya turun 17 peringkat.***


 

Mutiara Hadits

Mendamaikan orang dengan adil

Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan shadaqahnya setiap hari ketika matahari terbit.

Selengkapnya...